Nyatanya, Kita Masih Butuh Banyak "PAHLAWAN"

sumber : kompasiana.com

Hari Pahlawan memang sudah lewat 2 hari yang lalu. Tapi berbicara pahlawan, saya punya pengalaman menarik sewaktu kecil. Saat masih duduk di Sekolah Dasar (SD), kita akan akrab sekali dengan ejekan sesama kawan. Ejekan yg paling populer adalah nama si bapak, turun ke ejekan-ejekan nama binatang, terakhir barulah ejekan-ejekan Abdul (love) Siti. Kawan-kawan saya, termasuk saya biasa menuliskannya di papan tulis, di meja dengan tipe x, bahkan diucapkan dengan bahasa tubuh yang ngece. Dari ejekan-ejekan itu, ada yang menanggapi dengan balas ngece dan ngamuk, ada juga yang diam tak berani, adapula yang tak berpengaruh dan acuh akan ejekan yang dilontarkan. Ah, masa kecil memang menyimpan sejuta kenangan yang komplit. Dari ejekan teman semasa kecil, setidaknya kita sudah belajar untuk bermental baja dan tak mudah tersinggung dengan statemen orang lain. Dan salahsatu dari sekian banyak ejekan yang disematkan oleh kawan-kawan masa kecil saya kepada saya adalah PAHLAWAN.

Saat diejek pahlawan, saya marah di dalam hati. Bukan karena saya tak pantas menyandang gelar pahlawan karena belum ada keputusan presiden atau pengakuan dari negara, tapi karena hal yang melatarbelakangi penyematan pahlawan kepada saya. Begini ceritanya, saat diajak orang tua sahabat saya ke Pantai Pangandaran, saya bersama sahabat-sahabat masa kecil berangkat menggunakan truk. Saya sangat senang karena mendapatkan tempat duduk diatas tempat supir bersama karyawan ortu sahabat saya dan salahsatu sahabat saya. Angin semilir saat truk berjalan itu sangat menyejukkan. Sahabat saya yang lain yang kebagian tempat duduk di dalam box truk ingin gantian duduk dengan saya diatas. Saya jelas tidak mau karena masih baru beberapa menit. "Bentar lagi lah", sahutku. Diam-diam sahabat-sahabat saya itu menggunjing saya di box truk dan tiba-tiba berteriak, "Hoy, Pahlawan!", aku menoleh diiringi tawa sahabat-sahabat saya dibawah. Sejak saat itulah ejekan PAHLAWAN disematkan kepada saya. Saya kesal sekali waktu itu.

Katanya, menggunjing saya di sepanjang perjalananan gak ada habisnya. Selalu ada saja yang bisa diungkit dari diri saya yang membuat sahabat-sahabat saya tertawa. Karena banyaknya kisah yang bisa digunjingkan dari saya, maka saya disebut PAHLAWAN. Seperti cerita pahlawan-pahlawan Indonesia yang tak pernah habis diceritakan guru-guru di sekolah. Tentunya, gelar ke-PAHLAWAN-an saya tak seperti pahlawan-pahlawan dulu yang mati mulia membela tanah air, tapi berkonotasi negatif dan ejekan. Ah, tapi seiring berjalannya waktu, ejekan familiar itu jadi tak mengganggu, malah menambah keakraban saya dan sahabat-sahabat satu sama lain.

Dari kisah tersebut, ada hal penting yang bisa kita ambil benang merahnya, bahwa anak kecil pun sudah tahu apa arti pahlawan. Mereka pahlawan bangsa ini adalah orang yang memiliki kisah-kisah heroik dalam membela kebenaran. Pahlawan yang diambil dari bahasa Sanskerta berarti buah/hasil. Sehingga, pahlawan adalah mereka yang mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang memiliki kebermanfaatan bagi sesama, merubah yang salah menjadi benar. Nah, jika demikian, saya kira dari bobroknya sistem pendidikan nasional kita, masih ada nilai-nilai yang bisa dipahami anak-anak SD. Pendidikan inklusif berbasis nilai masih ada yang mancep, meski banyak aspek yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan kita, dari mulai pelajaran sejarah yang banyak tipu-tipu, dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan, pragmatisme fungsi perguruan tinggi, dll.

Kembali ke konteks pahlawan. Apa sih pahlawan itu? Setelah membaca tulisan Sahabat Fathul berjudul "Sudahlah, Pahlawan itu Paradoks!"¹. Saya diajak berfikir mengenaik esensi kepahlawanan itu sendiri. Bagaimana seharusnya kita menginternalisasi nilai-nilai kepahlawanan? Apakah dimaknai dengan mereka yang dulu berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan? Atau dimaknai dengan mereka yang mendapat gelar kepahlawanan dari pemerintah? Atau bahkan dimaknai dengan superhero ala marvel yang sukses besar menjadi box office? Power rangers? Satria Baja Hitam? Kesatria Bima X? Ah, semua itu terlalu dangkal untuk mendeskripsikan arti sebuah kata "PAHLAWAN", kurang dalam. Terlalu pendek, kurang PANJANG.

Sedikit melihat kondisi bangsa ini. Indonesia dengan Sumber Daya Alam (SDA) bahkan Sumber Daya Produksi Anak (SDPA) yang besar dan tinggi ini belum juga mampu membawa rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Terlebih sejak banyaknya pengelolaan-pengelolaan SDA dan SDPA yang di monopoli rezim "Calon Pahlawan Golongan K" yang gak jadi itu. Dia alihkan penguasaan SDA ke tangan-tangan asing, SDPA juga tak kalah, KB diluncurkan untuk mengontrol SDPA ini. Kalo mau tau datanya, coba aja sahabat googling sendiri, tapi hati-hati, cari sumber yang kredibel. Coba search bagaimana penguasaan asing atas kekayaan SDA milik kita. Luar Biasa! Hampir 100% dikuasai asing. Kalo sekedar mengelola sih gak masalah, tapi bagi hasilnya itu lho gak asik. Selain itu, mereka merusak lingkungan! Lihat saja Banyuwangi itu. Ada juga data dari WALHI Jatim tentang Kerusakan Alam di Jawa Timur yang menyebutkan kerusakan hutan di Jatim sudah sampai angka 700.000 Ha. Kerusakan itu jelas mengundang banyak bencana, macam longsor, banjir, dll. Menilik sedikit ke Kota Sebelah yang Metropolitan itu, Kota Surabaya. Bahkan WALHI berani mengklaim bahwa Warga Surabaya Minum Racun setiap Hari! Bagaimana tidak? 33,5 ton limbah dibuang ke Kali Surabaya setiap harinya. 33,5 ton itu segimana? Konversi sendiri aja, phone-nya kan sudah smart semua. Ada lagi kejadian unik, 2014 lalu, petani di kriminalisasi gara-gara menemukan benih baru! Katanya, salah prosedur sertifikasi dan penjualan benih. Ternyata pemerintah bukan hanya apatis terhadap rakyat, namun sampai mengkriminalisasi! Belum konflik tambang, migas, paten, dll. Ah, terlalu banyak jika harus dipaparkan semua. Nyatanya kita tahu, bahwa birokrat saat ini berdiri bersama korporat dan ironisnya membelakangi rakyat. Aduh mak!

Dengan kondisi ini, apakah kita masih harus ribut siapa pahlawan kita? Masihkan kita mau meributkan siapa yang layak ditetapkan Presiden menjadi Pahlawan Nasional yang saya tidak hafal semuanya itu? Atau bahkan masih mau searching kapan film pahlawan IRON MAN terbaru diluncurkan di Bioskop kesayangan anda? Ah, nurani kita sepertinya sama-sama berpenyakit. Penyakit itu sudah akut. Penyakit apatis terhadap kondisi bangsa ini. Penyakit dimana kita lebih peduli bela eksistensi daripada bela substansi. DPR sibuk cari popularitas untuk nyalon lagi beberapa tahun ke depan, bahkan dengan mengorbankan rakyatnya yang terus gontok-gontokan secara horizontal.

Mari kita bergerak bersama, menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa ini, membela kebenaran. Kita harus bangkit memantik kesadaran rakyat bersama-sama. Kita harus membangun kesadaran kritis dan harus menghindari sikap apatis dan sikap pragmatisme, seperti yang diungkapkan Paulo Freire. Sehingga kita mampu menjadi pahlawan-pahlawan bagi generasi penerus bangsa ini. Bukan untuk diakui dan ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional, atau di filmkan oleh para produser, atau bahkan demi pundi-pundi warisan kehormatan yang primordialis dalam sekte organisasi, tapi demi keberlanjutan bangsa ini, menuju bangsa yang berdikari dan sejahtera. Dimana tidak ada sekat antar si kaya dan si miskin.

Nyatanya, kita masih butuh banyak pahlawan. Pahlawan yang membela kebenaran, pahlawan yang mampu melepaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan ketidak adilan, dan pahlawan yang mampu membawa bangsa ini menuju kejayaan, yang senada dengan esensi kepahlawanan yang dipahami oleh sahabat-sahabat semasa kecil saya dulu. Salam setengah Merdeka!

“Saya tak mengharapkan pahlawan. Orang tak selalu baik, benar, berani. Tapi saya mengagumi tindakan yang baik, benar, berani, biarpun sebentar." - Goenawan Muhammad

Kopi Lanang, 12 November 2016

23.33 WIB

¹ “Sudahlah, Pahlawan itu Paradoks” oleh Fathul Hasan, Esai yang meraih Juara I Lomba Menulis Hari Pahlawan oleh PMII Rayon “Pencerahan” Galileo 2016.

Read More

Mencari Sola(u)si Macet

Hampir setiap hari, Kota Malang dilanda kemacetan. Kalau sudah macet, waktu banyak yg terkorbankan, jadwal ketemu sama si pacar jadi lebih sebentar karena lebih lama dijalan. Waktu kuliah pun sama. Bahkan, meski dari kos sudah berniat kuliah, kadang gara-gara macet, kita gak jadi kuliah dan malah belok ke warung kopi. hahaha. Saya berujar, ini masih Kota Malang, bukan kota besar macam Jakarta, Medan, Bandung dan Surabaya. Bagaimana macetnya kota-kota besar itu, tak bisa dibayangkan. Eh, sepertinya bisa, saya pernah suatu waktu jalan-jalan ke surabaya, bihhhh, jalanan begitu macet. Jalan masuk utama dari Kota Sidoarjo ini mantap sekali, kalo pake mobil, bisa berjam jam, tapi berhubung saya pake sepeda motor, yah, trotoar banyak yang kosong untuk dijadikan rute alternatif, hahaha (lagi).

Saat saya liburan pun begitu. Ayah saya seringkali mengeluh, "Dulu itu kalo ke Cirebon cukup 30-45 menit, sekarang 1 jam lebih, jalannya padat.", ujarnya sambil menyalip kendaraan di depan. Daerah saya itu lho, ya kota kecil, jarang dikenal, tapi sudah macet, mau tau nama daerah saya itu? Kabupaten Majalengka, kenal? Yang tau mungkin yang asli Jawa Barat, selain asli sunda, pasti dia akan memberikan pertanyaan susulan, "Majalengka itu dimana ya?". Saya sudah tau gelagat orang seperti ini, nilai Mata Pelajaran Geografi di SMA paling dapet 60, maka langsung saya jawab, "Tetangganya Cirebon mas.". Biasanya, orang lebih mudah mengenal Cirebon, kotanya cukup terkenal. Cirebon merupakan rumah asal dari Kang Said, Ketua Umum PBNU dan terdapat makam salahsatu walisongo, yakni Sunan Gunung Jati. Saya pikir, jawaban tambahan itu sudah membuat si penanya mengerti, namun tak dikira-kira, ternyata teman saya itu masih juga melayangkan pertanyaan lain, "Cirebon iku Jawa Tengah yo mas? Endi ne pekalongan mas?". Jancuk a, gumamku. "Iyo, jateng. Tonggone Pekalongan pas bro.", jawabku mantap. Nilai geografi ne arek iki piro to? Masak harus menunggu saya jadi Bupati Majalengka untuk Majalengka bisa dikenal, eh. Yah, beginilah hasil dari sistem pendidikan di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Eistein, bahwa semua orang itu cerdas, namun adalah hal bodoh bila kau menyuruh ikan untuk memanjat pohon seperti monyet. Namun, disini saya tidak ingin bercerita pendidikan, saya sekarang sedang galau tentang kemacetan yang tiada tara.

Siapa yang tidak tahu, di Indonesia ini, khususnya pulau jawa, hampir setiap rumah memiliki kendaraan pribadi, mulai mobil, motor, bahkan sepeda pancal ataupun sepeda goes milik balita. Penduduk pulau jawa juga sangat padat. Menurut BPS, 54,7% (sekitar 141 juta jiwa) penduduk Indonesia berada di pulau jawa. Jadi, lebih dari setengah penduduk Indonesia ini menetap pulau jawa. Contoh kecil deh, berapa mahasiswa di Malang yang tidak menggondol sepeda motor dari rumahnya? jangan dulu lingkup Malang deh, kampus saya, UIN, berapa yang tidak bawa sepeda motor untuk pergi ke kampus? Parkiran kampus sekelas WCU (World Class University) saja sudah tidak muat, apalagi kampus UB yang kampusnya cuma akreditasi institusi B. Eh, kok malah ngomongin kampus. kembali ke parkir, eh macet.

Nah, trus bagaimana nih? menurut saya, kemacetan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kalo tidak boleh dibiarkan, berarti hal tersebut adalah masalah, kalo masalah itu harus diatasi, kalo perlu diatasi, berarti harus memikirkan SOLASI, eh SOLUSI. Bagaimana solasinya? Saya juga belum tau betul bagaimana solusinya, saya kurang pengalaman, gak ada sama sekali pengalaman kerja di Dishub ataupun yang lainnya. Tapi kata Gus Dur, bukankah untuk jadi presiden gak harus pengalaman jadi presiden dulu? Saya ingin mencoba meraba dan menerka solusi itu. Menurut saya, kunci untuk mengatasi kemacetan adalah dengan menekan kepemilikan kendaraan, memperketat realisasi regulasi lalu lintas, dan meningkatkan kualitas fasilitas dan transportasi umum.

Pertama, menekan jumlah kepemilikan kendaraan. Ya, kepemilikan kendaraan harus dibatasi. Lha, bagaimana volume kendaraan mau berkurang kalo mobil sekarang bisa sangat murah dengan sistem kredit yang memudahkan. Maka harus dimahalkan. Selain itu, kepemilikan kendaraan di Indonesia tidak dibatasi waktu. Harusnya, kepemilikan kendaraan dibatasi waktu. Misal setiap 5 tahun harus masuk rongsok dan di kilo, hahaha. Dengan begitu, orang akan enggan membeli kendaraan. Kalo bicara statistik, lagi-lagi, silahkan tanya mbah google. Kalo saya main logika sederhana aja. Kalo kata mbah Jiwo, IQ? IQ? IQ?

Kedua, memperketat realisasi regulasi. Nah, ini yang sulit, budaya suap, pungli, dll yang masih sangat akrab dengan sendi-sendi kehidupan kita. Kalo ini saya tak mau banyak bicara, ayo kita sadar bersama-sama, stop praktik pungli dan suap. Sudah cukup saat balita kita disuapi, masak sudah jadi PNS dan Polisi masih pengen disuapi. Kitanya juga nih, mau aja nyuapin yang bukan anak kita. Kalo masih seperti ini, yaaaa terserah, mau makan dimana, di warung sana juga boleh, di warung sini juga boleh, terserah kamu, asal jangan lalapan, bosen.

Ketiga, meningkatkan kualitas transportasi dan fadilitas umum. Ini yang menjadi konsekuensi yang harus benar-benar diupayakan guna mendukung opsi pertama dalam membatasi kepemilikan kendaraan. Sehingga, rakyat semakin aman dan nyaman menggunakan transportasi umum. Yah, mau gimana aman dan nyaman, kadangkala masih ada yang ribut tarif angkot antara supir dan penumpang. Adapula ORGANDA dan PPAD yang naikkan tarif ketika ada kenaikan BBM. Semakin tinggi lah jurang pemisah antara ongkos transportasi umum dan kendaraan pribadi. Ini sangat berpengaruh. Contohnya begini, saya kalo harus pulang dari malang ke jawa barat menggunakan mobil pribadi, bisa sampai menghabiskan 500 ribu, untuk bensin dan makan, belum lagi mesin mobil yang panas dan perlu servis serta lelahnya menyetir dengan perjalanan ratusan kilometer saking jauhnya. Saya lebih memilih naik kereta api, cukup uang 100-150 ribu, saya sudah bisa sampai rumah. Lah, berbeda dengan ANGKOT, jauh dekat 4 ribu, sedangkan untuk ke lokasi yang saya tuju harus naik angkot 3 kali, berarti butuh dana 12 ribu, PP 24 ribu. Berbeda dengan menggunakan sepeda motor pribadi, cukup 8 ribu/liter, PP masih sisa banyak. Maka harus dipikirkan kemudian formulasi dan konsepsi transportasi jarak dekat yang terjangkau oleh rakyat jelata, kopi lanang dan unyil coffee, dimana ongkos transportasi umum bisa lebih murah daripada menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun tidak bisa lebih murah, fasilitasnya ditingkatkan, sehingga lebih nyaman.

Yah, mau bagaimanapun, ini cuma tulisan dan harapan saya ke depan. Mengkonsep dan menulisnya memang mudah, tapi merealisasikannya tak semudah menulisnya, bukan? Butuh kerja ekstra, keterlibatan dan dukungan berbagai pihak untuk merealisasikannya. Oh iya, selaku pemuda (untuk yang masih muda2 lho), cobalah untuk mengendalikan budaya konsumtif kita, cobalah berfikir untuk mengarah ke pola pikir produktif. Kita semua pasti lelah, semua teknologi yang kita gunakan, gak ada yang MADE IN INDONESIA. Ayo bergerak bersama! Masa depan bangsa ini ditangan kita. Masih dengan semangat sumpah pemuda. Salam Pemuda! Salam Pergerakan! Selamat mengopi! Srupuuuut...

Kos-kosan cedek.e pondok putri

Sabtu, 29/10/2016

10.35 WIB

Read More

Belajar Trisakti dari Debu Pasar

Segarnya debu pasar

Sudah menjadi realita umum, bahwa santri/mahasiswa yang sedang libur dan pulang ke rumah, tidak akan banyak bersenang-senang. Mereka dalam kesehariannya akan banyak membantu pekerjaan orang tua. Berdagang, bertani, ber-PNS, dan lain-lain. Jika anak seorang PNS, minimal bantu-bantu tanda tangan. Entah tanda tangan berkas LPJ proyekan, atau nulisi nota-nota kosong yang bisa ditukar dengan uang negara. Eh, Sori kalo ada anak PNS yang tersinggung, soalnya saya bukan anak dari seorang PNS, jadi saya nulis tentang PNS setau saya dari berita di tipi-tipi.

Kalo saya ini seorang anak pedagang. Jadi dari pada ruangan kantor ber-AC, saya lebih tau ruang besar pasar yang berdebu. Macam nama stadion klub Real Madrid itu, Santiago berdebu. Katanya, stadion milik madrid itu mau di renovasi, dengan biaya triliunan. Ah, berapapun biayanya tidak penting bagi saya yang bukan fans Madrid, dan tidak ada hubungannya dengan debu pasar.

Setiap liburan tiba, sudah pasti saya akan lebih sering ikut membantu orang tua di pasar. Meski diakui, sejak dulu saya seringkali malas untuk ikut. Ini kan liburan, kenapa mesti kerja juga? Begitulah logika anak kecil bekerja, termasuk saya dulu. 

Dalam renungan di pasar kali ini, saya memahami suatu hal, bahwa debu pasar yang sering saya hirup itu mengandung banyak pelajaran berharga. Jika debu pasar itu dianalisis di laboratorium menggunakan suatu instrumentasi, akan muncul spektra-spektra yang menggambarkan kehidupan.

Debu pasar itu, memberikan sebuah gambaran yang menarik dalam hidup. Konsep kedaulatan politik, Ekonomi berdikari dan karakter budaya ala Trisakti Bung Karno ada didalam kehidupan dan realitas sosial di pasar berdebu itu. Pedagang itu membeberkan semua yang ia miliki untuk para pembeli. Membangun sistem dan budayanya sendiri dan memiliki skala prioritas dalam penjualan, ini untuk pelanggan, ini untuk yang hanya satu sampai dua kali belanja dalam setahun. Mana yang boleh berhutang, mana yang tidak boleh berhutang. 

Logikanya bermain demi kedaulatan politik bisnisnya. Pikirannya mengkalkulasi dalam proses tawar menawar harga, dimana harga yang disepakati adalah harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Otak kanannya bermain demi membentuk sistem perdagangan yang akomodatif dan efektif. Sehingga dikemudian hari, si pembeli akan mudah mengenal si pedagang itu, dengan kekhasan budaya dan sistem jual belinya. 

Dan yang paling mencolok dari hasil interpretasi spektra debu pasar tadi, adalah peran negara dan pemerintahannya. Yang terlihat, aparat-aparat negara, hanya memiliki kapasitas untuk sekedar meminta 2000 rupiah dari setiap pedagang di pasar itu, yang katanya untuk retribusi pasar. Atau 50.000 yang katanya untuk THR, sebagai bayaran jasa untuk aparat yang telah menjaga pasar itu tetap berdebu. Padahal, tanpa aparat, debu pasar akan tetap terhirup oleh kami.

Aparat negara, sama sekali tidak terlihat untuk berupaya membangun sistem kelola pasar yang baik. Seharusnya, dengan tawaran konsepnya, aparat negara bekerja sama dengan para pedagang guna menciptakan kondisi pasar yang memiliki tata kelola yang nyaman di kunjungi dan dipakai tempat jual beli. 

Ah, itu hanya mimpi, kita lihat saja dalam lingkup yang lebih luas. Berbicara trisakti bung karno, pemerintahan kita ini semacam masih berdebat atas tafsir yang benar atas trisakti. Padahal, nusron sendiri sudah bilang, yang mengerti betul artinya trisakti bung karno ya bung karno sendiri, bukan orang lain. Jadi, kalo mau tau maksudnya, tanya bung karno. Atau daripada debat kusir, pemerintah ini belajar saja sama mufassir trisakti yang sudah paham dan sudah bisa merealisasikan, para pedagang di pasar berdebu itu. Dimana dia tau, kalau yang namanya bagi hasil yang baik itu saling menguntungkan satu sama lain, ibarat sama-sama dapat 50:50, atau 60:40, atau bahkan 70:30. Bukan hanya dapat 3% dari total keseluruhan, sedangkan 97% nya diberikan ke salahsatu pihak. Woy, 97:3 itu bagi hasil macam apa? Itukah ekonomi berdikari dan kedaulatan politik yang dicita-citakan? Nanti ditanya sama Mbah Jiwo Jancuk dari Republik sebelah, IQ? IQ?

Eh, kok Sujiwo Tedjo? Waduh, ternyata saya lupa, kalo saya melamun terlalu lama, membayangkan bung karno masih ada. Sekarang tahun 2016, Gagasan Trisakti sudah usang, Trisakti sekarang hanya jadi nama kampus yang pernah digunakan syuting film Pupus. Sekarang presidennya Jokowi. Gagasannya Nawa Cita. Hari ini adalah hari dimana beliau menjabat genap 2 tahun pemerintahan. Saya tak begitu paham isi nawa cita, paling isinya janji-janji. Tapi kan 89:11 dan 97:3 bukan angka yang rasional untuk seorang pedagang di pasar berdebu. Pedagang itu pasti marah-marah dan bertanya sembari mengernyitkan dahi. IQ? IQ?

Pasar TG

21/10/2016

15:31

Read More